Categories
Uncategorized

ISO 45001:2018 Telah Terbit!

JAKARTA — Selama ini standar keselamatan dan kesehatan kerja yang dikenal dan luas diadopsi di seluruh dunia adalah OHSAS 18001. Standar OHSAS 18001 bukan diterbitkan oleh lembaga internasional ISO, melainkan disusun oleh lembaga-lembaga diluar ISO.

Kini ISO telah menerbitkan standar internasional yang mirip dengan OHSAS 18001, Nama lengkap standar ini “ISO 45001: 2018 Occupational health and safety management systems – Requirements”. Situs resmi ISO menyatakan telah merilis standar tersebut ke seluruh dunia, Senin, 12 Maret 2018.

Itu artinya, ISO 45001 akan menggantikan posisi OHSAS 18001. Begitu ISO 45001 dipublikasikan, maka organisasi yang telah memiliki sertifikasi OHSAS 18001 diberikan kesempatan 3 tahun untuk migrasi ke ISO 45001, sedangkan organisasi yang belum memiliki sertifikasi OHSAS 18001 dapat langsung menerapkan ISO 45001 merujuk pada tahapan penerapan ISO 45001.

Standar ISO 45001 memuat persyaratan sistem manajemen keselematan dan kesehatan kerja (SMK3). Isi standar internasional mirip dengan OHSAS 18001.

Latar berlakang lahirnya ISO 45001:2018 karena tingginya angka kecelakaan kerja yang ada di dunia. Sebelumnya, data kecelakaan kerja berdasarkan International Labour Organization (ILO), sebesar 2,78 juta kecelakaan fatal terjadi pada pekerjaan tahunan. Ini berarti, setiap hari, hampir 7,7 juta orang meninggal karena penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan atau luka-luka. Selain itu, ada sekitar 374 juta cedera dan penyakit akibat kecelakaan kerja non-fatal setiap tahun. Bahkan di Indonesia, angka kecelakaan kerja di tahun 2017 meningkat sebesar 20% dari tahun 2016 lalu. Total kecelakaan kerja pada 2017 di Indonesia sebanyak 123 ribu kasus dengan nilai klaim Rp 971 miliar lebih. Angka ini meningkat dari tahun 2016 dengan nilai klaim hanya Rp 792 miliar lebih.

Standar ISO ISO 45001 disusun dengan mengacu pada referensi OHSAS 18001:2007. Nantinya perusahaan dapat menerapkan standar ISO 45001 dan memperoleh sertfikat ISO 45001 jika semua ketentuan ISO 45001 telah dipenuhi.

ISO 45001 adalah sebuah standar internasional baru untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3 / OH&S). ISO 45001 didasarkan pada ISO Guide 83 (“Annex SL”) yang menetapkan struktur tingkat tinggi yang umum, teks dan istilah serta definisi umum  untuk sistem manajemen (misalnya ISO 9001 , ISO 14001, dll.). Struktur ini bertujuan untuk memfasilitasi proses implementasi dan integrasi beberapa sistem manajemen secara harmonis, terstruktur dan efisien.

ISO 45001 Timeline

Draft Pertama  ISO 45001 gagal mendapatkan persetujuan oleh panitia melalui pemungutan suara pada 12 Februari sampai 12 Mei 2016 yang ditutup dengan hasil 71 persen menyetujui dan 29 menolak. Draft Pertama juga menampung lebih dari 3.000 komentar selama pemungutan suara yang dibahas lebih lanjut dalam pertemuan selanjutnya. Perkembangan ISO 45001 sekarang akan maju ke Draft kedua Standar Internasional dengan publikasi akhir diharapkan pada semester kedua 2017.

Berikut adalah urutan sejarah dalam publikasi ISO 45001:

  • ISO / CD 45001 (komite draft pertama) diterbitkan pada bulan Juli tahun 2014.
  • ISO / DIS 45001 (pertama menyusun standar internasional) tidak dapat dipublikasikan pada Februari 2015 seperti yang direncanakan, karena draft komite pertama gagal mendapatkan dua pertiga suara mayoritas di komite ISO pada tanggal 18 Oktober 2014
  • ISO / CD 45001 Draft Komite kedua diterbitkan Maret 2015.
  • Komite menyusun pertemuan Kanada pada bulan Juni 2016 dan mengusulkan draft kedua yang akan diterbitkan akhir 2016.
  • Tanggal publikasi baru yang diusulkan sekarang semester kedua tahun 2017
  • Dilakukan pertemuan pada bulan Februari 2017 di Austria dan diperkirakan publikasi akan mundur di tahun 2018
  • Draft kedua dari ISO 45001 mulai dipublikasikan pada bulan Maret 2017
  • Pada tanggal 20 Juli 2017 telah diumumkan hasil pemungutan suara terhadap draft kedua ISO 45001

Hasil pemungutan suara pada standar draft kedua telah berhasil mendorong standar untuk dipublikasikan. Tanggal akhir publikasi sangat mungkin terjadi pada tahun 2018. Badan Standar Nasional memilih 88%. Hal ini membuktikan bahwa modifikasi pada edisi sebelumnya sekarang memenuhi kebutuhan sebagian besar negara. Tahap selanjutnya adalah pertemuan panitia penyusunan di Malaka, Malaysia pada 18-23 September 2017. Disini panitia dapat memutuskan untuk mengeluarkan draf final atau langsung ke publikasi ISO 45001.

Apa yang baru dengan ISO 45001?

Struktur Annex SL. Untuk seluruh standar ISO baru dan yang direvisi, ISO 45001 akan mengikuti terminologi dan struktur Annex SL yang sama dan umum. Ini lah satu perbedaan besar antara OHSAS 18001 dan ISO 45001.

Standar-standar nasional K3 yang sama. Tujuan keseluruhan ISO 45001 adalah sama dengan OHSAS 18001.

Dibuat untuk menyelaraskan cakupan standar sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja nasional dengan satu standar, dengan maksud untuk mengatasi kebingungan dan pasar yang terpecah-pecah.

Apa saja yang direvisi?

Konteks Organisasi

Dengan ISO 45001 menggunakan Annex SL, maka fokusnya dalam konteks organisasi menjadi lebih kuat.

Berdasarkan CD2, organisasi seharusnya tidak hanya mempertimbangkan apa isu K3 yang secara langsung berdampak pada mereka, akan tetapi juga melibatkan masyarakat lebih luas dan bagaimana kerja mereka bisa berdampak pada komunitas di sekitarnya.

Manajemen Puncak

Dengan ISO 45001, peran K3 tidak akan menjadi tanggung jawab tunggal manajer K3 di perusahaan Anda.

Tambahannya, CD2 mengharapkan aspek-aspek K3 untuk diintegrasikan dalam struktur organisasi, memastikan tanggung jawab dari manajemen puncak dan kontribusi karyawan yang lebih besar.

Selain itu, perbedaan lainnya lebih fokus pada:

  • Partisipasi pekerja : manajemen puncak memastikan partisipasi lebih pada non-manajerial dan mendukung kepemimpinan serta kontribusi dari lainnya.
  • Perbaikan berkelanjutan : ada persyaratan untuk tujuan dan proses perbaikan berkelanjutan, seperti untuk meningkatkan keberhasilan sistem dan mempromosikan budaya positif.
  • Hirarki kendali : ada penekanan pada penerapan ‘hierarki’ pada tahap perencanaan dan operasional, sehingga masalah dapat dirancang pada tahap awal.
  • Manajemen risiko : ini memerlukan penilaian risiko dan peluang yang berkelanjutan, baik untuk K3 dan untuk SMK3nya sendiri.
  • Status kepatuhan : mensyaratkan suatu proses bahwa legal yang relevan dan persyaratan lain diperhitungkan, tetap terpelihara dan status kepatuhan diperiksa.
  • Kontraktor, pengadaan dan outsourcing : disadarkan untuk berkembang di area ini, di mana persyaratan untuk proses khusus terhadap isu dikelola secara aman.
  • Evaluasi kinerja : memerlukan kriteria evaluasi dan tidak hanya kinerja K3 untuk dievaluasi, tetapi juga keberhasilan sistem.

Sumber : https://www.ibnews.id/iso-450012018-telah-terbit/

Categories
Uncategorized

Filosofi Sholat Dalam Persefektif Manajemen

JAKARTA — Sholat menurut bahasa berarti do’a, sedang menurut istilah adalah suatu bentuk ibadah yang terdiri dari perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.

“Dan telah diwajibkan kepada manusia untuk beribadah kepada AllahSubhanahu Wata’ala (QS.2:21)”.

Shalat sekaligus merupakan praktik lahir dan batin: serangkaian latihan jasmani, dan makanan ruhaniah yang paling kaya. Dengan membicarakan tiap aspek ini secara agak detail, kita dapat mengetahui mengapa kaum sufi dalam banyak hal berpikir lebih baik mati daripada tidak shalat.

Demikian pentignya shalat dalam kehidupan kita, sehingga agama memandu kita minimal 5 kali dalam 24 jam untuk melakukan shalat fardu, serta sholat sunnah lainnya.

Dalam bacaan shalat, doa iftitah yang selalu kita baca “Innassholaata Tanha ‘Anil Fakhsyaai Wal Munkar”(Q.S. 29:45); Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

Jadi, bila sholat didirikan dengan baik; mengikuti tata cara yang benar mulai dari sebelum sholat itu dikerjakan, banyak karakter positif yang akan terbentuk. Dan pada gilirannya, berbagai macam perilaku yang tidak membangun (negatif) bisa dihindari.

Benarkah sesederhana itu? Ya, memang begitu. Sebagai media, sholat mestinya sama dengan program olah raga atau diet (pola makan) yang teratur. Bila program-program kesehatan itu dilakukan dengan baik dan rutin serta mengikuti panduan-panduan yang dibenarkan, maka kesehatan raga dan jiwa adalah sebuah keniscayaan.

Lupakan orang yang sholat tapi masih saja berperilaku dan berkarakter buruk karena menurut Dr. Bilal Philips—cendekiawan muslim asal Kanada, kini tinggal di Qatar—sholat bagi orang-orang itu hanyalah “mindless routine” saja: rutinitas yang kosong belaka, yang penting gugur kewajiban, tanpa sebuah refleksi, tanpa upaya untuk melihat kembali apa yang sudah diperbuat selama ini. Dan, yang lebih parah lagi, tanpa usaha yang keras untuk mengingat sang pencipta; menyadari sepenuhnya dengan siapa dia sedang berhadapan / berdialog setiap kali sholat dikerjakannya. Dengan begitu, sholat tidak lebih dari sekedar aktifitas pergerakan badan, disertai komat-kamit yang tak memiliki makna.

Sholat memang hanya sebuah media. Namun, ia bisa menjadi satu-satunya alat yang sangat praktis dan ekonomis dan bisa diandalkan untuk membangun karakter yang baik, karena sholat sejatinya memiliki basis sistem manajemen (diri) yang efektif dengan intensitas rutinitas dan substansi kegiatan yang sangat kuat.

Secara empiris, tidak sedikit orang yang memberikan testimoni bahwa dengan sholat yang baik (khusyu’ dan mengikuti tata cara yang dibenarkan) banyak manfaat yang mereka alami dan rasakan. Manfaat itu bukan hanya dalam perspektif individu, namun juga perspektif organisasi dan manajemen secara lebih luas dalam kehidupan. Apalagi jika dikerjakan secara berjama’ah.

Dalam Sahih al-Bukhari, hadis no. 645 disebutkan.
صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً . “Shalat berjama’ah lebih utama dibandingkan shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat”.

Dalam persefekti implementasi manajemen ISO, kita mengenal adanya tahapan-tahapan prinsip dalam pelaksanaanya. Yang pertama adalah Komitmen manajemen, yang merupakan salah satu dari 7 prinsip dasar ISO yakni Leadership, dan Keterlibatan semua orang . Jika kita merujuk dalam praktek sholat berjama’ah, maka pertama adanya kesamaan niat. Imam niat dengan Imaman, dan ma’mum niat dengan ma’muman. Dalam organisasi atau perusahaan, semua hirarki organisasi harus mempunyai niat yang sama, yakni untuk menegakkan kewajiban shalat sebagai bagian dari perintah agama. Jika kita analogikan dalam perusahaan, maka semua sumber daya manusia harus komitmen terhadap aturan yang di tetapkan organisasi.

Dalam konteks implementasi ISO, dikenal dengan kebijakan mutu & sasaran mutu. Yang kesemuanya itu dibungkus dalam komitmen manajemen dan biasanya ada seremenoni khusus untuk menyatakan komitmen tersebut, dimana hadir pimpinan & staff lalu menyatakan niat yang sama dan masing-masing membuktikan komitmennya dalam sebuah tanda tangan dan konsensus bersama. Kesamaan niat itulah yang menjadi perekat organisasi sehingga organisasi atau perusahaan tetap kokoh dan maju.

Selain berkaitan dengan niat, Kegiatan sholat berjama’ah juga berkaitan dengan team-work. Artinya, orang yang biasa sholat berjamaah memiliki kebiasaan hidup mengutamakan kepentingan bersama. Ini juga menyangkut komunikasi untuk kepentingan kelompok yang lebih besar, belajar komunikasi persuasif untuk mengajak orang lain melakukan kegiatan baik secara bersama. Dengan kata lain, orang yang biasa mendirikan sholat berjamaah mampu bekerja dengan baik dalam tim / team-work. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena ia terbiasa mengutamakan kepentingan bersama melalui kebiasan sholat berjamaah itu.

Filosofi yang kedua adanya Imam, atau dalam prinsip ISO adanya Leadership. Demikian juga dalam organisasi atau perusahaan, harus ada pemimpin, yang terdiri dari direktur, manager, staff dan sebagainya. Tanpa imam, shalat berjamaah tidak bisa dilaksanakan. Untuk menjadi imam

, kan tidak gampang, ada syarat-syaratnya. Demikian juga pemimpin organisasi, ada syarat dan tanggung jawabnya.

Adapun yang ketiga, yaitu adanya aturan shalat berjamaah, jika kita merujuk ke 7 dasar prinsip ISO, maka terkait dengan Pendekatan System ke Management. Dalam shalat berjamaah, ada aturan dan tata caranya sehingga berjalan tertib dan sah. Bahkan, ketika imam keliru ada mekanisme untuk memperingatkannya, tanpa harus merusak jalannya shalat berjamaah. Dalam Organisasi ada Manual Mutu, SOP-nya, ada peraturan organisasi dan sebagainya.

Semua filosofi dan karakter positif di atas sangat bisa dilatih melalui sholat yang dilakukan dengan baik dan benar (khusu’, tepat waktu dan berjamaah). Karena sholat memiliki intensitas rutinitas yang tertib. Menurut konsep Mielinisasi—salah satunya diperkenalkan oleh Daniel Coyle dengan “deep practice”-nya—bahwa sel saraf otak akan membentuk Myelin (bungkus, Mielinisasi = pembungkusan) bila terjadi pengulangan (berpikir, bergerak). Semakin sering pengulangan terjadi maka mielinisasi semakin kuat. Dengan begitu, karakter-karakter positif tersebut di atas semakin melekat pada setiap pribadi yang mengerjakan sholat dengan baik dan benar, rutin dan disiplin. Begitu pula jika kita proyeksikan dalam sebuah organisasi dan perusahaan, maka sholat berjama’aah sudah pasti memiliki makna yang dalam, baik dari segi harfiah, filosofi,  dan penataan organisasi modern.

Sumber : www.ibnews.id

Categories
Uncategorized

Quality is a Never Ending Road

JAKARTA, -Bicara mutu, adalah bicara tanda baca. Yang digunakan hanya tanda tanya dan tanda seru. Mutu bicara soal pertanyaan dan pernyataan yang ada sepanjang organisasi ada dan tumbuh. Selama usaha berjalan, selama itu pula mutu mengikuti dalam perjalanan.

Mutu tidak berada pada satu titik dan tidak memiliki titik. Quality is a never ending road. Mutu adalah jalan tak berujung. Upaya mewujudkan mutu tidak akan pernah berakhir. Apa yang dianggap baik hari ini mungkin menjadi tidak baik esok. Apa yang dipersepsikan baik oleh pelanggan hari ini mungkin tidak dipersepsikan demikian pada masa mendatang. Kebutuhan manusia terus berubah, persyaratan berubah, ekspektasi berubah dan persepsi pelangganpun terus berubah. Mutu mengikuti perubahan. Manajemen mutu adalah manajemen perubahan. Dalam konteks pelanggan perubahan terus terjadi mengikuti kebutuhan, persyaratan, ekspektasi dan persepsi.

Sertifikasi adalah awal dari suatu perjalanan panjang. Perusahaan beralih dari kondisi serba tidak teratur kemudian menjadi serba teratur. Kemudian beranjak lagi menuju tahap efektivitas. Pada tahap ini perusahaan ingin memastikan pencapaian sasaran-sasaran normatif yang telah ditetapkan. Baru tahap berikutnya adalah mengejar prestasi yg lebih besar dimana perusahaan mencari inovatif kreatif. In search for creative innovation.

Untuk itu perusahaan perlu terus memacu semangat seluruh personil organisasi agar tidak pernah kendur apalagi berhenti menjalankan komitmen mutu yang telah dirintis.

Seseorang tidak akan sampai pada tujuan tanpa mngetahui arah perjalanan yang ingin ditempuh. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah sertifikasi termasuk tujuan? Sertifikat bisa dibilang adalah hanya sebuah infrastruktur.

Tujuan fundamental menerapkan ISO 9001 sendiri adalah mendukung pencapaian tujuan perusahaan mewujudkan prestasi yang dicita-citakan.

Tujuan strategik merupakan termasuk tujuan jangka panjang, sedangkan perencanaan operasional dan anggaran masuk ke tujuan jangka menengah, dan untuk jangka pendek meliputi: tingkat kepuasan pelanggan dll.

Sistem manajemen mutu mensyaratkan perusahaan utnuk menetukan tujuan. Dikatakan : Sasaran-sasaran mutu termasuk sasaran-sasaran lainnya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk ditetapkan pada unit-unit fungsional pada berbagai tingkatan dalam perusahaan. Sasaran mutu dibuat spesifik dan sejalan dengan kebijakan mutu.

Hasil peneliti Joseph M. Juran ada enam dimensi yang mempengaruhi kualitas suatu produk. Keenam dimensi itu adalah: 1). Kinerja (performance), 2). Keistimewaan (types of features), 3). Kepercayaan dan ketepan waktu (reliability and durability), 4). Mudah dirawat dan diperbaiki (maintanibility and serviceability), 5). Sifat khas (sensory characteristic), dan; 6). Penampilan serta citra etis.

Dimensi mutu yang berlaku untuk semua jenis organisasi penghasil jasa, termasuk lembaga pendidikan pondok pesantren, di satu sisi berbasis pada pelayanan jasa (pendidikan), namun di sisi lain dituntut menghasilkan suatu produk dalam bentuk investasi sumberdaya manusia. Manajemen mutu dalam konteks pesantren, antara lain meliputi keberadaan (availabiliti), ketanggapan (resposivenes), menyenangkan (convenience) dan tepat waktu (time liness), dalam setiap produk yang dihasilkannya agar setiap pelanggan yang menggunakan jasa pendidikan pesantren dimaksud dapat terus memberikan kepercayaan kepadanya.

Komponen Manajemen Mutu

Setiap program mutu, mencakup empat komponen penting. Keempat komponen dimaksud antara lain adalah: Pertama, mesti ada suatu komitmen untuk berubah. Kedua mesti memahami dengan baik di mana posisi atau keberadannya sekarang. Ketiga, mesti memiliki visi masa depan yang jelas. Keempat, mesti memiliki rencana untuk meng-implementasikan mutu.
Selain itu, manajemen mutu, juga mengedepankan pentingnya lima tata langkah dalam implementasinya. Kelima langkah dimaksud adalah: 1. Fokus pada customer, 2. Keterlibatan total, 3. Pengukuran, 4. Komitmen dan, 5. Perbaikan yang berkelanjutan.

Manajemen mutu dapat difungsikan untuk mengawasi dan atau mengendalikan mutu. Para pengambil kebijakan mesti mempunyai standar mutu yang menjadi pedoman dasar penilaian. Mutu suatu produk harus dibuat perencanaannya dan desainnya (predetermined quality design). Dalam merencanakan mutu atau mendesain mutu suatu produk, hendaknya diorientasikan pada selera konsumen. Artinya mutu yang disukai konsumen (customers preferences) dan tentu saja sekaligus mutu yang diperlukan konsumen secara efektif.

So, menjalankan ISO 9001 ibarat menanam sebuah pohon. Tapi bukan menanam pohon jagung, tiga bulan bisa panen, melainkan pohon kelapa.

Mulai dari menyemai benih sampai menjadi pohon besar yang berbuah lebat prosesnya sangat panjang. Tidak selamanya benih yang kuat dan berbuah lebat. Karena selama proses pertumbuhannya akan banyak menghadapi tantangan dan rintangan. Benih yang telah bersemi perlu diberi pupuk dan disiram secara teratur agar akarnya semakinmkuat dan kokoh. Bila tidak ia akan mati sebelum tumbuh menjadi sebatang pohon. Siraman air adalah faktor motivasi dan pembinaan. Adakalanya setelah pohon beranjak menjadi besar tiba-tiba diterpa angin dan roboh. Angin menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, misalnya krisis. Ada kalanya orang tidak sabar dengan pohon yang sudah lama tumbuh tapi tidak kunjung berbuah sehingga timbul penilaian bahwa ISO 9001 tidak bermanfaat, Karena tidak ada buahnya. Ada yang lengsung menebang pohon dan menggantinya dengan pohon jenis lain.

Program mutu adalah program jangka panjang bukan seperti menanam pohon jagung bisa cepat menikmati hasilnya.

 

Sumber : https://www.ibnews.id/quality-never-ending-road/

Categories
Uncategorized

Saran Asosiasi Ahli Soal Fokus Evaluasi Proyek Infrastruktur Layang

JAKARTA–Pemerintah pusat memutuskan memberhentikan sementara pengerjaan proyek-proyek infrastruktur melayang (elevated) untuk keperluan evaluasi. Moratorium tersebut keluar karena belakangan marak terjadi insiden kecelakaan kerja di penggarapan sejumlah proyek infrastruktur layang.

Ketua Umum Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia (A2K4), Lazuardi Nurdin mendukung langkah pemerintah tersebut.

Lazuardi menilai banyak proyek infrastruktur layang memang perlu dievaluasi pengawasannya. Dia berpendapat evaluasi itu perlu meneliti kinerja konsultan pengawas maupun kontraktor. Hal ini untuk mendeteksi persoalan di sistem pengawasan internal.

“Itu harus dievaluasi apakah sistem pengawasan selama ini yang dijalankan sudah baik? Proyek sekarang kan banyak sekali,” kata dia seperti dikutip laman Tirto .

Dia menambahkan pemerintah juga perlu mengevaluasi sistem kerja lembur yang diberlakukan oleh kontraktor. Menurut dia, tenaga yang bertugas pada semua jadwal waktu kerja atau shift harus mempunyai kompetensi dan jumlah yang sama untuk pekerjaan dengan resiko setara.

“Sehingga, misalnya pagi mengecor pierhead, kemudian malam mengecor, dini hari mengecor juga. Orang yang melakukan kerja pengecoran itu harus bisa memastikan kalau pemasangan, pembesian, dan lain-lain harus betul-betul sesuai dengan gambar kerja yang sudah disepakati,” kata Lazuardi.

Standar ideal untuk shift kerja, menurut Lauardi, bisa antara dua atau tiga. Standar aturan maksimal lama kerja 12 jam, yakni dari 8 jam kerja reguler ditambah jatah lembur. “Lembur maksimal 4 jam. Persoalannya, pada saat lembur itu, jam kerja para pekerja jam apa maksimal segitu? 8 jam pertama plus 4 jam?”

Dia menegaskan aturan jam kerja sangat penting diperhatikan, apalagi ketika cuaca hujan. Sebab, faktor cuaca dapat mempengaruhi kesehatan pekerja dan ujungnya pada keselamatan kerja.

Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia (A2K4) menyarankan evaluasi proyek infrastruktur layang berfokus mencermati mekanisme pengawasan, sistem kerja dan fasilitas penunjang keselamatan pekerja.

“Lelah yang tidak bisa direcovery (pulih) pada saat itu akan mempengaruhi terhadap kerja,” kata dia.

Lazuardi mengimbuhkan evaluasi juga perlu mencermati ketersediaan fasilitas penunjang untuk menjamin keselamatan kerja di proyek konstruksi. Salah satu yang paling penting adalah ketersediaan tenaga medis untuk memeriksa kesehatan pekerja secara berkala.

“Semua itu yang perlu dilakukan (dalam evaluasi) saat pemberhentian sementara proyek. Saya berharap dikaji semua, termasuk analisis keselamatan pekerjaan di setiap metode pekerjaan. Harus ada analisis keselamatan pekerjaannya,” ujar dia.

Langkah pemerintah memberhentikan sementara pengerjaan proyek-proyek infrastruktur layang dinilai sudah tepat

Lazuardi menduga insiden runtuhnya bekisting pierhead, yang melukai 7 pekerja, di proyek tol Becakayu pada Selasa dini hari kemarin, adalah kegagalan dalam pemasangan formwork untuk pengecoran. “Artinya bisa jadi izin kerjanya belum disetujui atau tidak diperiksa sesuai dengan gambar pelaksanaan,” ujarnya.

Ia menerangkan dalam setiap proyek konstruksi, ada gambar rancangan bangunan yang dikeluarkan oleh konsultan perencana. Hal itu menjadi bahan untuk pembuatan gambar pelaksanaan (SOP drawing) oleh kontraktor sebagai acuan kerja. Setelah itu, kalau sudah selesai dibangun, kontraktor wajib menyerahkan gambar terpasang ke pemilik proyek untuk keperluan pemeliharaan.

Lazuardi menilai insiden di proyek Becakayu tidak terlalu fatal sebab hanya bekisting pierhead (cetakan sementara untuk penahan beton) yang runtuh dan bukan girder atau balok di antara dua penyangga jalan layang.

“Resiko lebih besar girder. Kalau girder bisa jelas kena ke lingkungan enggak cuma pekerja,” kata dia.

Namun, dia menegaskan, insiden tersebut semestinya tidak perlu terjadi apabila kontraktor benar-benar mematuhi aturan pelaksanaan pengawasan.

 

Sumber : https://www.ibnews.id/saran-asosiasi-ahli-soal-fokus-evaluasi-proyek-infrastruktur-layang/

Categories
Uncategorized

Minimnya Implementasi K3 dalam Penyelenggaraan Proyek Konstruksi

JAKARTA – Senin (22/1/2018) 00.20 dini hari barangkali hari yang tragis bagi lima pekerja PT VSL Indonesia. Rois Julianto, Wahyudin, Abdul Mupit, Ahmad Kumaedi, dan Jamal hampir kehilangan nyawa saat span box girder di P28-P29 proyek Light Rail Transit (LRT) di Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur tiba-tiba ambruk.

Untungnya, para pekerja di perusahaan subkontraktor dari PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) selamat setelah dilarikan ke rumah sakit. Insiden yang terjadi pada pukul 00.20 dini hari langsung direspons oleh pihak WIKA melalui Sekretaris Perusahaan Wika Puspita Anggraeni, yang meminta maaf dan segera “dilakukan investigasi” terhadap kecelakaan tersebut.

Atas sejumlah kasus kecelakaan itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) langsung mengambil langkah moratorium dengan menghentikan sementara waktu semua pengerjaan proyek tol layang (elevated) yang sedang berlangsung saat ini.

Terkait dengan keputusan moratorium, Jokowi menilai, keputusan yang diambil oleh Kementerian PUPR itu dilakukan untuk evaluasi total, karena memang banyak sekali pekerjaan infrastruktur yang sedang dilakukan pemerintah.

Kecelakaan kerja pada proyek LRT bukan kali pertama terjadi. Berdasarkan penelusuran tim riset IBNEWS, sedikitnya empat kasus kecelakaan terjadi di proyek LRT di Palembang dan Jakarta, dalam kurun waktu enam bulan. Dari rentetan insiden itu, ada yang sampai memakan korban jiwa. Pada 4 Agustus 2017, Tari (37 tahun) dan Amir (35 tahun) meninggal setelah terjatuh dari tiang penyangga LRT Palembang.

Dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, sedikitnya 11 insiden kecelakaan kerja terjadi di sektor konstruksi proyek infrastruktur.

Proyek LRT di Jakarta dan Palembang memang sedang dalam proses kejar target. Pembangunan kereta ringan itu dipercepat agar dapat rampung sebelum perhelatan Asian Games 2018 pada Agustus-September.

Kecelakaan kerja di sektor konstruksi tidak hanya terjadi di proyek LRT saja, tapi juga terjadi di proyek infrastruktur lainnya. Dalam enam bulan terakhir ini, lebih dari 10 kasus kecelakaan kerja terjadi dalam proyek infrastruktur. Secara umum, proyek infrastruktur memang sedang masif dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi.

K3 masih dianggap bukan dari proses penyelenggaraan proyek konstruksi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan paling tidak ada lima poin besar yang menjadi penyebab timbulnya kecelakaan kerja. Pertama, kesalahan manusia atau human error. Kedua, terganggu material bangunan. Ketiga, banyaknya peralatan yang tidak tersertifikasi. Keempat, metode pelaksanaan konstruksi di lapangan, terutama terkait program keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Kelima, efisiensi anggaran.

“Namun yang paling banyak didiskusikan adalah soal metode pelaksanaan konstruksi. Dari begitu banyak pekerjaan, ada yang jatuh, dan ada yang enggak jatuh,” tutur Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarief Burhanuddin.

Dari semua aspek pemicu kecelakaan, pada akhirnya memunculkan pertanyaan bagaimana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) diterapkan di lapangan?

Program K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja akibat kerja pada pekerjaan konstruksi.

Setelah itu, program K3 itu akan masuk ke dalam sistem manajemen K3 (SMK3) atau sistem manajemen organisasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka pengendalian risiko K3 pada setiap pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum.

Hal-hal yang wajib dikerjakan di dalam program K3 cukup banyak, mulai dari membuat kebijakan K3, perencanaan K3, pengendalian operasional, pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 hingga tinjauan ulang kinerja K3. Kendati pelaksanaan K3 di setiap proyek pekerjaan umum sudah diatur cukup jelas, banyak kalangan menilai implementasi di lapangan saat ini justru masih rendah.

Konsultan Management ISO & K3 dari PT.TRAMA Indonesia, Indra Yulianto menilai K3 masih dianggap bukan dari proses penyelenggaraan proyek konstruksi.

“Kebanyakan orang itu kalau bicara proyek adalah mutu, waktu dan biaya. Nah, K3 tidak pernah menjadi isu krusial. Akibat tidak menjadi isu krusial, K3 menjadi sesuatu yang bukan menjadi indikator keberhasilan,” katanya kepada IBNEWS di ruang kerjanya (21/2).

Hal ini harus menjadi perhatian semua pihak, karena rata-rata berdasarkan pengalamannya membantu perusahaan konstruksi dalam penerapan sistem manajemen mutu (SMM) ISO, 9001 dan OHSAS, masih banyak yang belum disiplin dalam praktek sesuai dengan guiden yang telah ditetapkan.

Misalnya, pihak manajemen masih berpikir bahwa keselamatan kerja hanya menambah biaya dan menghambat produksi. Mereka belum melihat aspek biaya dari segi risiko keselamatan yang mungkin terjadi terhadap bisnis.

Selain itu, terdapat kebiasaan yang dilakukan pihak manajemen, harus terjadi kecelakaan terlebih dahulu baru mereka memperhatikan segi keselamatan. Segi keselamatan akan diperkuat bila sudah terdapat korban terlebih dahulu.

“Kebiasaan tersebut mengakibatkan tidak konsistennya pelaksanaan sistem manajemen keselamatan kerja bila belum terjadi kecelakaan dengan korban jiwa,” pungkas alumnus Trisakti ini.

Menekan Biaya Mengejar Waktu

Pelaksanaan K3 oleh kontraktor yang dianggap belum maksimal, bukan berarti menjadi kesalahan kontraktor sepenuhnya. Ini karena minimnya pelaksanaan K3 akibat tidak ada biaya untuk membiayai program K3.

Persoalan minimnya dana untuk membiayai K3 disampaikan oleh Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi). Menurut Gapensi, seringkali pemberi proyek lebih memilih kontraktor yang mengajukan biaya rendah saat proses lelang. Akibatnya, untuk dapat memenangkan suatu tender, kontraktor terpaksa melakukan berbagai efisiensi di setiap proses pelaksanaan konstruksi, tidak terkecuali dalam pelaksanaan dan pengawasan K3.

“Di setiap tender, kita sudah susah mendapat proyek. Anggaran K3 itu kecil banget, malah hampir enggak ada. Tapi kalau kami di Gapensi, kami tetap melakukan penawaran untuk K3 itu,” ujar Wakil Ketua Umum Gapensi Suaib Didu seperti dikutip laman Tirto.

Gapensi berharap pemerintah dapat mengeluarkan aturan agar ada biaya khusus untuk pelaksanaan K3. Dengan begitu, seluruh satuan kerja pemilik proyek dapat juga mengalokasikan anggaran untuk K3. Risiko kecelakaan kerja di bidang konstruksi memang lebih tinggi dari sektor-sektor lainnya.

Selain implementasi K3 yang belum maksimal, kelelahan kerja juga menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan kerja. Kontraktor seringkali menerapkan kerja lembur agar proyek dapat selesai sesuai dengan jadwal.

Berdasarkan penelitian berjudul Pengaruh Kerja Lembur pada Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi 2014 karya Tuti Sumarningsih, peneliti Universitas Islam Indonesia, menyebutkan  bahwa kerja lembur berpengaruh terhadap kondisi kesehatan pekerja.

“Pada penerapan jangka pendek, lembur dapat bermanfaat untuk mempercepat penyelesaian proyek, namun dalam jangka panjang lembur akan berdampak negatif, yakni kelelahan yang berlebihan pada pekerja,” kata Tuti.

Adapun, penelitian yang dilakukan Tuti tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh kerja lembur terhadap produktivitas pekerja konstruksi, dan pengaruh penurunan produktivitas terhadap kenaikan upah tenaga kerja. Penelitian dilakukan melalui observasi di lapangan selama empat pekan. Selain observasi, peneliti juga mewawancarai mandor, dan mengamati kinerja terhadap 28 tenaga kerja pada proyek pada proyek pembangunan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia 2010 lalu.

Akibat kelelahan yang berlebihan, peluang pekerja mengalami kecelakaan kerja juga semakin tinggi. Risiko kecelakaan kerja di bidang konstruksi memang tinggi. Sehingga salah satu aspek yang bisa menekan potensi kecelakaan seperti K3 sudah saatnya menjadi fokus pelaku konstruksi, bidang usaha lainnya hingga pemerintah di tengah berbagai program mengebut proyek infrastruktur.
Sumber : www.ibnews.id