Categories
Uncategorized

Ditjen Bea Cukai: Mainan Impor Tak Wajib SNI

JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC) memastikan mainan impor yang dibawa penumpang hingga lima buah per orang tidak wajib berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI).

Direktur Jenderal DJBC Heru Pambudi mengatakan, wajib SNI dikecualikan terhadap impor mainan melalui barang bawaan penumpang dengan menggunakan pesawat udara.

“Kesepakatan ini nantinya akan dituangkan dalam surat penegasan yang dibuat oleh Kementerian Perindustrian dan direncanakan mulai berlaku 23 Januari 2018,” tegas Heru, mengutip Antara, kemarin.

Wajib SNI, sambung dia, juga dikecualikan untuk barang kiriman tiga buah untuk satu penerima dalam jangka waktu 30 hari.

Menurut dia, pemerintah secara aktif telah menciptakan berbagai relaksasi terhadap ketentuan impor, termasuk bagi industri kecil dan menengah (IKM).

“Hal tersebut juga merupakan salah satu langkah nyata dalam mewujudkan arahan Presiden Joko Widodo melalui Paket Kebijakan Ekonomi XV,” ungkap Heru.

Pelaksanaan impor mainan wajib SNI telah diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2013 jo 55 Tahun 2013. SNI merupakan salah satu instrumen regulasi teknis yang bertujuan dapat melindungi kepentingan konsumen dan produsen dalam negeri.

Penerapan SNI diperlukan untuk mencegah beredarnya barang-barang yang tidak bermutu di pasar domestik, terutama yang terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih menjelaskan, standarisasi ini dapat mencegah beredarnya barang-barang tidak bermutu di pasar domestik.

Lihat juga:Ditjen Bea Cukai Belum Akan Kenakan Cukai Plastik Industri

“Selain itu dapat dicegah juga masuknya barang-barang impor bermutu rendah yang mendistorsi pasar nasional karena berharga rendah,” katanya.

Ia menambahkan, salah satu produk atau barang yang perlu dijamin kualitasnya adalah mainan, karena sebagian besar penggunanya adalah anak-anak.

“Tentunya, kami tidak ingin anak-anak Indonesia terkena dampak negatif dari mainan yang mengandung zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan,” imbuh Gati.

Ia menilai, penegasan ketentuan mengenai impor mainan wajib SNI bagi barang bawaan penumpang dan barang kiriman ini, dapat tercipta kepastian layanan yang akuntabel dan transparan. (Antara/bir)
Sumber : www.ibnews.id

Categories
Uncategorized

Rapat Kerja Badan Standardisasi Nasional

JAKARTA–Mengawali tahun 2018 serta dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan, Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyelenggarakan Rapat Kerja 2018 pada tanggal 13-15 Februari 2018 bertempat di Hotel Aston Bogor (Selasa,13/2/2018) seperti dilansir laman bsn.go.id.

Rapat kerja dibuka oleh Kepala BSN, Bambang Prasetya, dan dihadiri oleh para pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, Esselon IV, Kepala Sekretariat Unit Korpri BSN, Pejabat Fungsional Senior, serta Staf Perwakilan Pusat Perumusan Standar di lingkungan BSN dan 4 orang ASN dari KLT (Kantor Layanan Teknis) Palembang dan Makassar.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengevaluasi rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk tahun 2018, metode untuk mencapainya, cara untuk menghadapi kendala apa saja yang mungkin akan dihadapi dan target yang ingin dicapai dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Selain itu juga untuk sharing dan diskusi beberapa topik penting yang perlu diketahui terkait perkembangan birokrasi dan peraturan pemerintah pada tahun 2018 yang berkaitan dengan program serta kegiatan yang akan dilakukan.

Dalam pembukaannya, Kepala BSN, Bambang Prasetya menyampaikan posisi BSN saat ini, salah satu diantaranya adalah Rancanangan Peraturan Perundang-undangan Standardisasi serta bagaimana BSN bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu, Bambang juga mengingatkan bahwa setiap karyawan tidak terkecuali pimpinan untuk terus menerapkan nilai-nilai BSN yaitu Integritas, Keterbukaan, Kecepatan, Kejujuran dan Team Work.

Raker ini diisi dengan berbagai agenda, antara lain presentasi hasil diskusi Kelompok Kerja (Pokja) yang terbagi menjadi 3 Pokja; pembahasan dan paparan pepres 4 tentang reorganisasi BSN kemudian dilanjutkan dengan Evaluasi dan penajaman kegiatan 2019 dengan pemaparan dari para Deputi dan Sestama; paparan dari Bapak Prof. Dr. Pribadiyono, MS  penandatanganan perjanjian kinerja Eselon I dan Eselon II di lingkunan BSN; serta pemberian penghargaan bagi unit kerja di lingkungan BSN.
Sumber : www.ibnews.id

Categories
Uncategorized

IBP Sinergi Bersama Untuk “Melek” Standarisasi

JAKARTA, — Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kaya akan sumber dayanya. Potensi pengembangan sumber daya alam dan manusia sangat besar dan strategis. Untuk mengelolanya tentu perlu perjuangan semua pihak.

Sebagai pewaris kemerdekaan, maka sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai komponen bangsa untuk mengisi arti kemerdekaan dan juga menikmatinya dengan segala upaya kita terhadap majunya bangsa ini, hari ini, 10, 20, 50 tahun, bahkan sampai akhir zaman.

Itulah alasan berdirinya, Indonesai Bermutu Program (IBP) pada 2006 yang digagas Ahmad Nosa P.Kurniawan, Chairman TGIBIG kepada IBNEWS.ID di ruang kerjanya, Gedung Graha TGI Jakarta, Jum’at (9/2/2018)..

Dikatakan Pria Kelahiran Surabaya ini, Indonesia bermutu Program terinspirasi oleh janji kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang termasuk dalam Pembukaan UUD 1945. Janji kemerdekaan tersebut adalah tanggung jawab kita bersama, di manapun, kapanpun, dan siapapun. Selain itu, ide IBP di cetuskan karena standarisasi di Indonesia kurang di kenali, mungkin warga Indonesia bisa di bilang belum “melek” tentang standarisasi.

Harapannya, kelak melalui IBP, Indonesia akan terlahir kembali sebagai sebuah negara-bangsa yang menjadi rujukan dan inspirasi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kehidupan Indonesai yang bermutu itu lahir dari berbagai program yang didesain, dimplementasikan, dan dikembangkan oleh Indonesia Bermutu Program (IBP). IBP hadir untuk merakit Indonesia menjadi bangsa besar yang sadar akan mutu dan standar.

Berikut petikan wawancaranya dengan wartawan IBNEWS.ID, Dilla Amalia :
IBP itu apa ?

IBP itu Indonesia Bermutu Program, sesuai dengan namanya jadi akan membuat Indonesia itu bisa menjadi yang bermutu dalam segala sektor, teruntuk di Indonesia, pada tahun 2013 sebenarnya IBP ini sudah diharapkan dan sudah mencoba untuk launching namun belum secara serius, kita mencoba membuat ini sekarang memang di peruntukan untuk apresiasi kepada organisasi – organisasi yang memang sudah konsen terhadap standarisasi. Dapat di katakan program IBP adalah program untuk bagaimana Indonesia ini dapat menjadi lebih bermutu. Sektornya jika di tanyakan adalah sektor industri, sektor management, kemudian baik managerial atau people nya.

Sejak kapan IBP ini di dirikan atau di cetuskan ?

Pemikiran awal nya itu pada tahun 2006 namun belum bertemu dengan team yang cocok, kemudian pada tahun 2013 setelah saya mendirikan organisasi ICSM saya mencoba untuk mulai menggali lagi lebih dalam, dan kita di tahun 2013 untuk mencoba melaksanakan IBP ini.

Siapa yang pertamakali mencetuskan atau mendirikanya, apa dari anda sendiri atau ada dari pihak lain?

Pada awalnya ide ini mungkin karena experience karena sudah lama di dunia standarisasi, dan bisa kita lihat kita lihat standarisasi ini bukan hal yang “seksi” di Indonesia, saya mencoba mem-breakthough itu. Mungkin jika ditanya idenya mungkin dari pengalaman saya dengan melihat apa yang saya rasakan terkait dengan masalah standarisasi di Indonesia, kemudian kita juga telah memiliki team baru kita untuk pikirkan lebih serius lagi mengenai IBP itu kedepan.

Bagaimana Visi dan Misi dari IBP ini sebenarnya?

Jadi seperti ini, IBP itu sebenarnya visi nya kedepan adalah bagaimana orang itu atau Indonesia itu paham betul dengan apa namanya itu standarisasi, baik untuk people, system, technology maupun dari managerial itu orang tau. Lalu sebetulnya misi nya adalah bagaimana orang itu bisa tau, jadi jika bagaimana orang bisa tau? berarti yang pertama adalah masalah akses terkait standarisasi dan Indonesia Bermutu adalah akses , lalu accessibility, sosialisasi, komunikasi, synergy, recognition terkait mengenai standarisasi dan semua orang akan tau, semua organisasi bisa memahami karena banyak sekali standarisasi di Indonesia yang mungkin kebanyakan orang tidak mengetahui akses nya itu seperti apa. Tugas IBP adalah kita membuat orang yang dulunya tidak mengetahui kemudian menjadi tau, yang dulunya hanya tau tentang sekarang menjadi tau betul mengenai seperti apa itu standarisasi nah itu tantanganya seperti itu.

Siapa patner / mitra IBP yang sudah diajak untuk berperan di IBP ?

IBP ini sebenarnya program yang di buat TGI, dan TGI itu adalah consortium yang memang konsen berjuang di standarisasi. Tentunya patner nya adalah yang ingin sama – sama berjuang, contoh ada ICSM Indonesia lembaga sertifikasi yang sudah akan akreditasi nya dengan sekian klien nya lalu kemudian ada TRAMA Indonesia dan ada juga Tijarotan Lan Tabur ( TABURI) dan kita juga punya strategi – strategi yang bisa kita katakan ada IBNEWS kita mempunyai portal untuk news program – program apa saja terkait dengan standarisasi, IBP sebenarnya umbrella besar sudah di konsep besar agar orang, organisasi, atau siapapun penduduk siapa yang tinggal di Indonesia mereka mengetahui standarisasi sehingga mereka tau “ini yang bermutu itu seperti ini” lalu tidak menutup kemungkinan nanti ada patner – patner yang lain maka dari itu IBP ini sebenarnya adalah gerakan. Gerakan Indonesia Bermutu yang arahnya bagaimana empowering, encouraging orang itu agar bisa bergerak dan konsen terhadap standarisasi yang selama ini orang – orang kalo di tanya apa itu standarisasi SNI contoh nya pasti taunya hanya helm. Padahal tidak sesederhana itu dari ujung kaki hingga ujung rambut kita semuanya tidak lepas dari standarisasi. Maksud saya itu, orang harus memahami standarisasi ini sebetulnya sama, seperti kita orang beragama kita punya kitab, Al-Qur’an dan lain – lainya, itukan standar kehidupan kan banyak juga yang belum tau.

Apa rencana yang sudah di bangun dalam jangan panjang dan pendek di IBP ?

Rencana yang di bangun jangka pendek, jangka panjang. Jadi sebenarnya kalau di tanya ini karna masih baru ya memang harus ada rencananya tapi kalau rencana jangka pendeknya adalah yang pertama kita memperkenalkan dulu program ini salah satunya yaitu melalui IBNEWS kemudian ada beberapa apresiasi – apresiasi dalam bentuk sertifikat di keluarkan baik untuk organisasi maupun untuk people. Kalo untuk people setelah people melakukan training sehingga dia harus kita beri apresiasi dan mereka harus kita recognition. Sekarang banyak standarisasi tapi mereka tidak tau, karna seharusnya mereka di kasih tempat yang layak karna mereka juga pejuang standarisasi kita, cuman karna tidak “seksi” karna dianggapnya biasa saja standarisasi di indoensia . yang ingin kita tunjukan bahwa ada ini yang sebelumnya tidak “ngaji” tentang standarisasi sekarang sudah “ngaji” standarisasi kan perlu orang tau, bahwa banyak yang masih mau belajar dan ini yang kita bantu. Jadi IBP ini sambil menggerakan 5 konsep accessibility, sosialisasi, komunikasi, synergy, recognition harus kena semua. Sehingga orang tau dan sekarang kita juga sudah menjadi Negara yang tanpa batas, bagaimana kita mau menjadi tuan rumah atau bagaimana kita mau menghargai kita tapi kalau tidak kita mengangkat drajat standarisasi oleh kita sendiri kalu tidak nanti asing lagi dan terus asing seperti itu dan sampai kapan? Maka dari itu ini tempat dan ini wadahnya ini perjuanganya.

Tantangan apa yang telah anda lewati selama mendirikan IBP ?

Banyak yang tidak suka, khususnya bagi orang asing asing. Saya merasa standarisasi ini belum banyak orang kenal ya contohnya kalau kita Tanya SNI itu apa orang pasti taunya helm, berarti perseptif nya masih sempit, padahal kalau mereka ketahui SNI itu adalah standar kita Standar Nasional Indonesia dan seharus nya bangga, namun kebayakan orang tidak mengetahui dan sebenarnya ini adalah “PR”, kebanyakan orang taunya merek – merek yang lain. ISO misalnya, padahal ISO adalah SNI ISO untuk di Indoensia tapi ini pemahaman –pemahaman masih bingung karena tidak jelas, karena tidak ada yang berani, Maka dari itu IBP berani, TGI dengan IBP nya mau masuk di situ. Tantanganya juga adalah, banyak orang yang tidak mengerti. Semakin banyak yang tidak mengerti itu semakin tertantang, tentunya itu tantangan yang lainya adalah hubungan, support karna ini adalah program yang mungkin “gila” lalu belum tentu untung. Tapi saya fikir nanti kedepan kita akan masuk di era seperti itu, dan kita ingin menjadi yang pertama, menjadi pimpinan. “bermanfaat untuk orang banyak khususnya di standarisasi di Indonesia”.

Program apa saja yang ada di dalam IBP ini?

Untuk saat ini programnya tidak lepas dari 5 tadi. Bagaimana kita untuk di akses berarti harus ada program yang agar semua orang tau, dan kita tidak bisa turun sendirian misalnya aksesnya untuk standarisasi atau sertifikasi bisa oleh ICSM membuat program – programnya misal nya program UMKM, atau sekolah – sekolah karna sekolah – sekolah taunya standarisasi itu mahal, dan disini IBP bukan menjual murah atau seperti apa namun disini sedang mencoba cari tentang untuk UMKM itu seperti apa, untuk sekolah – sekolah baru mulai muncul itu seperti apa dan bagaimana teknis nya tidak di korbankan, dan secara harga juga harus di bantu siapa lagi yang akan membantu jika bukan kita sendiri, itu satu. Belum lagi refinance nya bagaimana, bisa saja ada dukungan uang lebih banyak ingin membantu UKM – UKM atau sekolah – sekolah atau yang lain, banyak sektor – sektor yang perlu, khusunya UMKM karna mereka ini adalah calon – calon besar, calon – calon pemain utama di Indonesia ini untuk 10, 20 atau 100 tahun kedepan. Ini programnya tidak lepas dari itu akses, sosialisasi kalo untuk ke people, misalnya seseorang itu kelulusan SMA, SMK kan itu harus di didik harus di bimbing coba agar mereka di didik, mungkin harganya tidak mahal tapi daya saing jika mereka di wawancara dari 10 ada 3 yang keterima karena mereka telah paham standarisasi, hal – hal seperti ini kecil memang nilainya mungkin tidak dianggap provit, oriented IPB meng encouraging itu mengajak organisasi – organisasi yang mendukung ICSM, TRAMA untuk tidak memikirkan keuntungan saja tapi harus menjaga sustainability dari bisnis ini. Saya maunya IBP memayungi ini semua karna mereka pasti mempunya kepentingan bisnis tapi tidak semata – mata bisnis, harus bermanfaat. Jadi IBP mencoba masuk dari sudut pandang seperti itu.

Menurut anda apa dampak IBP untuk Indonesia itu sendiri?

Pastinya saya berharap positif, jika 5 ini di jalankan dengan konsisten artinya semua akan tau standarisasi “melek” standarisasi, terhadap siapa saja, semuanya makanya program ini tidak hanya ke orang saja tapi ke organisasi juga. Cara berfikirnya yang sebenarnya sedang kita coba lihat bahwa telah ada ini informasi – informasi standarisasi, makanya kita membuat portal berita dan learning. (AK/DA)
Sumber : www.ibnews.id

Categories
Uncategorized

Jalin Kerjasama dengan Media Promosikan BSN dan SNI

Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengadakan Forum Komunikasi Wartawan Standardisasi dengan tema Pentingnya SNI Produk Kelistrikan Rumah Tangga di Jakarta (12/12/2017). Acara menghadirkan pembicara Manager Quality Assuranca PT. Kencana Gemilang (MIYAKO), Teguh Kusriyanto dan Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UPN “Veteran” Jakarta, Azwar. Azwar yang juga aktif menulis di beberapa media, membawakan materi dengan judul Pentingnya Publikasi BSN dan SNI di Era Digital.

Forum Komunikasi Wartawan Standardisasi sendiri merupakan sarana komunikasi insan media dan masyarakat dengan BSN. Kasubbag Pers dan Media Massa BSN, Denny Wahyudhi mengatakan, forum ini selain sebagai silaturahmi wartawan standardisasi yang biasa meliput kegiatan BSN, juga merupakan ajang untuk menjaring pendapat anak-anak muda khususnya, masyarakat pada umumnya terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) dan BSN. Hal ini penting dilakukan mengingat sekarang media sudah berubah, seiring perubahan teknologi informasi. ”Pada acara ini kami juga mengundang mahasiswa/mahasiswi Program Studi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FIDIKOM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta,”ujar Denny.

Azwar menambahkan bahwa di era konvergensi media ini, lembaga atau perusahaan juga harus mengikuti perubahan dalam praktek-praktek kehumasan. Praktek-praktek kehumasan (public relation), dengan memanfaatkan media merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh sebuah lembaga. Jika mengabaikan media, tentunya praktek-praktek kehumasan tersebut menjadi tidak efektif. Hal ini karena zaman digital telah mendekatkan khalayak/masyarakat dengan informasi itu sendiri.

“Dulu ada jarak antara pembaca dengan informasi itu sendiri, contohnya ketika informasi disampaikan lewat televisi atau koran, maka peristiwa yang terjadi baru akan diketahui publik keesokan harinya, sementara sekarang informasi semakin tidak berjarak dengan masyarakat, kejadian satu jam atau dua jam lalu, sudah bisa diketahui khalayak melalui media sosial,” jelas Azwar.

Sementara itu, Teguh yang membawakan materi Pentingnya SNI Produk Kelistrikan Rumah Tangga, menyebutkan informasi SNI perlu dipublikasikan secara lebih massif kepada masyarakat sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya produk yang aman dan berkualitas. “Bagi kami, SNI adalah suatu hal yang penting. SNI meningkatkan brand image produk di tengah-tengah masyarakat,” ujar Teguh.

Selain itu, SNI bagi perusahaannya sudah menjadi kebutuhan. Selain memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan, juga dapat meningkatkan kepercayaan buyer baik di pasar dalam negeri maupun internasional (ekspor).

“Oleh karenanya perusahaan secara sukarela menerapkan SNI untuk barang yang diproduksinya,” kata Teguh. “Kami tidak perlu menunggu pemerintah mewajibkan SNI , justru kami mengajukan terlebih dahulu produk-produk kami yang belum tersertifikasi,”katanya.

Kencana Gemilang sendiri menerapkan SNI untuk produk kipas angin, blender, dispenser, setrika listrik, mixer, rice cooker, regulator, selang TPE, kompor satu tungku, pemanggang roti, regulator high pressure, rice box, kompor usaha mikro, bottle sterilizer, hair dryer, juice extractor, coffee maker, dan slow cooker. Hingga kini, pasarnya mencakup 99% untuk dalam negeri dan sisanya ekspor ke beberapa negara yaitu Vietnam, Srilanka, Bangladesh, dan Mesir.

“Aktifnya sosialisasi ke masyarakat terkait SNI akan membuat konsumen semakin cerdas dan selektif dalam memilih produk standar yang sudah pasti aman untuk digunakan. Di sini peran media massa cukup penting dalam kegiatan sosiliasasi SNI. Oleh karenanya, kami sangat menghargai upaya BSN menjalin kerjasama dengan media dan mengangkat industri penerap SNI sebagai role model untuk dipublikasikan,”katanya. (DNW,Humas)

Sumber : www.ibnews.id

Categories
Uncategorized

ASEAN EE MRA dan AHEEERR Diharapkan Mampu Memberikan Manfaat

Pada usia yang ke-50 tahun, ASEAN telah menunjukan kerjasama yang solid melalui integrasi ekonomi. Demikian yang disampaikan oleh Syahrul Mamma, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dalam pembukaan Sidang Joint Sectoral Committee for Electrical and Electronic Equipment (JSC EEE) ke-24, di Bandung pada tanggal 8 November 2017. Syahrul juga menambahkan bahwa ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Electrical and Electronic Equipment (ASEAN EE MRA) dan ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment  Regulatory Regime (AHEEERR) diyakini akan memberikan manfaat pada industri, perdagangan, dan Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) sektor piranti listrik dan elektronika di ASEAN melalui pencapaian JSC EEE dalam mengurangi hambatan teknis melalui harmonisasi standar, kerjasama saling pengakuan dan harmonisasi regulasi teknis.

Sidang JSC EEE ke-24 yang berlangsung hingga 10 November 2017 diikuti oleh seluruh negara anggota ASEAN dan Sekretariat ASEAN. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Chandrini M. Dewi, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan, dengan anggota delegasi berasal dari perwakilan Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia (ALSI). Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar BSN selaku Sekretariat Designating Body, serta wakil dari Pusat Perumusan Standar, Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi, dan Pusat Kerjasama Standardisasi hadir untuk memperkuat delegasi Indonesia.

Salah satu topik penting yang dibahas adalah kelanjutan pembahasan step-by-step prosedur sertifikasi tipe 1b dan tipe 5 berbasis ISO/IEC 17067 untuk implementasi AHEEERR. Dalam sidang ini telah disepakati prinsip prosedur step-by-step sertifikasi tipe 1b dan 5 beserta keberterimaannya sehingga pada sidang berikutnya diharapkan dapat disepakati keberterimaan sertifikat dari tipe 5 ke tipe 1b.

Selain itu, sidang juga membahas pendaftaran LPK di ASEAN. LPK terdaftar di ASEAN yang berasal dari Indonesia terdiri dari 6 (enam) laboratorium uji, yaitu Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB), PT. Hartono Istana Teknologi – HIT, PT. Panasonic Manufacturing Indonesia, Balai Besar Barang dan Bahan Teknik (B4T), PT. Qualis Indonesia, Sucofindo Laboratory serta 5 (lima) Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro), yaitu Sucofindo International Certification Services (SICS), PT. TUV Rheinland Indonesia, Balai Sertifikasi Industri (BSI), PT. TUV Nord Indonesia dan Balai Sertifikasi Mutu Barang.

Permasalahan yang masih belum dapat diselesaikan dalam sidang adalah penerimaan pendaftaran laboratorium uji yang mempersyaratkan kemampuan full parameter termasuk klausul 24 pada standar IEC 60335 series oleh beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia. Hal tersebut didasari perbedaan interpretasi antar badan akreditasi. Meskipun Sidang Working Gorup 2 (WG 2) ke-32 dan ke-33 telah memberikan respon atas permasalahan tersebut, namun belum ada penyelesaian yang dapat diterima semua pihak. Sidang JSC EEE sepakat untuk mengangkat permasalahan klausul 24 pada sidang ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) ke-48 mendatang.

Sumber : www.ibnews.id