Categories
Uncategorized

Menuju Tahun Politik 2018, Standarisasi Caleg Sangat Perlu!

JAKARTA — TAHUN 2018 adalah tahun politik. Ini karena pada 2018, Indonesia bakal menggelar 171 pemilihan kepada daerah (pilkada) yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten secara langsung. Berlanjut ke tahun berikutnya pesta demokrasi untuk memilih anggota legislatif dan presiden. Yang pasti akan menghangatkan kompetisi bahkan memanaskan dunia politik tanah air.

Hasil dari produk itu adalah, birokrat, legislator dan para kepala daerah di semua jenjang di tanah air, bahkan menghasilkan seorang Presiden. Hajat besar ini tentu bukan hajat biasa, yang terjadi lima tahun sekali, setelah itu basi, cuma ganti Menteri dan Bupati. Tapi hajat yang sangat fundamental karena amat menentukan nasib bangsa ke depannya.

Visi besar itu, jika ingin berhasil, maka rumus bakunya adalah SDM. SDM yang baik menghasilkan output yang baik. Yang memiliki akses terhadap SDM dan pola perekrutan adalah partai politik. Jadi, yang yang pertama harus dibenahi adalah pola perekrutan, pola kaderisasi partai, dan cara partai membentuk kader-kader-nya yang duduk di parlemen apakah sudah sesuai dengan standar moralitas yang tinggi, sudah memiliki kecakapan konsep berfikir dan kematangan dalam bersikap. Apakah parpol juga sudah punya standar caleg yang mumpuni? Mari kita lihat…

Dalam konteks rekrutmen politik parlemen, ada sejumlah gejala yang tidak kondusif bagi proses membangun demokrasi. Pertama sistem pemilihan umum proporsional telah mengabadikan dominasi oligarki dalam proses rekrutmen. Elite partai di daerah sangat berkuasa penuh terhadap proses rekrutmen, yang menentukan siapa yang bakal menduduki “nomor topi” dan siapa yang sengsara menduduki “nomor sepatu”.

Kedua, dalam proses rekrutmen, partai politik sering menerapkan pendekatan “asal comot” terhadap kandidat yang dipandang sebagai “mesin politik”. Pendekatan ini cenderung mengabaikan aspek legitimasi, komitmen, kapasitas, dan misi perjuangan. Para mantan tentara dan pejabat diambil bukan karena mempunyai visi-misi, melainkan karena mereka mempunyai sisa-sisa jaringan kekuasaan. Para pengusaha dicomot karena mempunyai duit banyak yang bisa digunakan secara efektif untuk dana mobilisasi hingga money politics. Para selebritis diambil karena mereka mempunyai banyak penggemar. Para ulama (yang selama ini menjadi penjaga moral) juga diambil karena mempunyai pengikut masa tradisional.

Menjadi anggota legislatif tentu punya tanggung jawab yang besar untuk rakyat. Termasuk berkewajiban melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana aturan yang berlaku. Karena itu, anggota DPR harus memiliki kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang cukup. Artinya, anggota dewan jangan otak kosong dan bermodalkan tampang saja, tetapi benar-benar punya kualitas, harus punya standar kualitas diri, dan bahkan pemerintah dan partai politik harus punya standarisasi acuannya.

Hal-hal prinsip yang harus dimuat dalam kriteria caleg salah satunya adalah antikorupsi. Konsekuensinya, caleg yang punya track record pernah terlilit kasus korupsi tidak boleh diusung sebagai caleg. Selain antikorupsi, yang harus dipertimbangkan adalah sikap moral dari bakal caleg. Bila yang bersangkutan terbukti pernah punya selingkuhan atau berpoligami, semestinya tidak dapat diusung sebagai caleg.

Sementara itu, pelanggar HAM, merupakan satu bagian dari agenda reformasi yang hingga kini belum tuntas. Pelanggar HAM dalam bentuk apa pun tak dapat dicalonkan sebagai caleg karena fungsi wakil rakyat salah satunya adalah melakukan advokasi terhadap pelanggaran- pelanggaran HAM melalui legislasi. Ironis bila pelanggar HAM mengadvokasi pelanggaran HAM.

Partai politik yang akan mengikuti pemilihan umum tahun 2018, harus mempunyai standar pencalonan anggota legislatif yang tegas dan ketat. Kriteria calon anggota legislatif (caleg) mesti jelas dan bisa menjadi instrumen yang bisa mencegah calon-calon bermasalah masuk parpol. Calon yang pernah tersangkut masalah korupsi atau pelanggar HAM, misalnya, tidak boleh masuk daftar. Hal itu penting untuk memastikan wakil rakyat itu benar-benar bukan orang bermasalah, tetapi figur-figur yang punya integritas.

Tentu saja masing-masing parpol harus punya mekanisme fit and proper test-nya sendiri. Soal kriteria tidak harus sama bagi semua parpol. Namun paling tidak, ada hal-hal prinsip yang mesti dipakai semua parpol dalam menjaring calegnya. Ini penting mengingat survei telah membuktikan bahwa parlemen, baik di pusat maupun di daerah, adalah lembaga terkorup. Standarisasi caleg sangat diperlukan karena partai mesti membuat kriteria yang jelas dan tegas tentang siapa saja orang yang layak diusung menjadi caleg partainya.

Jika tidak jelas ukuran dan parameternya, maka akan berdampak pada output produk-produk yang dilahirkannya dan tentu berimbas pada kinerja DPR sendiri.  Jadi semua pihak harus membenahi diri, DPR membenahi mekanisme & regulasi terkait peraturan perundang-undangan-nya, sementara partai politik membenahi kaderisasi dan pola perekrutan agar tercipta standarisasi kader yang berkualitas dan berkarakter, yang bekerja untuk bangsanya, dan terpanggil jiwa serta raganya untuk mengabdi bagi Indonesia.

Apa yang akan terjadi di tahun 2018 adalah pengantar untuk memasuki tahun politik 2019. Dengan 171 pilkada, disusul dengan perekrutan politik partai-partai untuk pendaftaran caleg, lalu pasti ada kerumunan timses pilpres. JIka tidak ada perubahan mendasar, terutama dalam hal perekturan anggota legislatif, maka bisa dipastikan ya hasilnya bakal begitu-begitu saja….

Apa yang dimaksud dengan hasil begitu-begitu saja? Beberapa perwakilan kaum pergerakan atau masyarakat sipil akan ada yang menjadi wakil rakyat, akan ada yang menjadi menteri, akan ada yang menjadi komisaris BUMN, akan ada yang menjadi birokrat, tapi itu semua tidak memberikan akselerasi terhadap substansi berdemokrasi. Paling-paling hanya polesan sedikit saja, supaya wajah rezim, siapa pun rezim itu, terlihat lebih humanis.

Maka, tahun 2018 akan menjadi tahun politik yang begitu-begitu saja. Paling ada yang jadi timses pilkada lagi, lalu nyaleg lagi, lalu tahun berikutnya akan ada yang jadi timses pilpres lagi, rebutan jabatan jadi komisaris lagi, jadi birokrat lagi.

Dan awal tahun 2019 nanti, saya juga akan membuat catatan politik yang mirip lagi….

 

Sumber : https://www.ibnews.id/menuju-tahun-politik-2018-standarisasi-caleg-sangat-perlu/

Categories
Uncategorized

Perkuat Daya Saing Melalui Standardisasi Dan Akreditasi

JAKARTA — Seperti halnya di perdagangan yang kompleks dan sangat kompetitif, kepercayaan diperlukan ketika produk atau jasa diperdagangkan antara negara. Akreditasi memberikan kepercayaan bahwa kegiatan penilaian kesesuaian (antara lain sertifikasi, pengujian, inspeksi, dan sebagainya) telah didasarkan pada standar yang diakui secara internasional.

“Perlu pembuktian bahwa pihak-pihak yang menerapkan standar itu menerapkannya sudah betul, melalui proses suatu penilaian, dalam terminologi umumnya kita sebut dengan conformity assessment atau disebut juga penilaian kesesuaian. Tata cara penilaian kesesuaian tersebut diantaranya adalah uji laboratorium, inspeksi, sertifikasi, audit, dan lain sebagainya,” ujar Ketua KAN, Bambang Prasetya yang juga Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam Pertemuan Teknis Lembaga Penilaian Kesesuaian di Royal Ambarrukmo Hotel, Yogyakarta Kamis (15/3/2018).

Kegiatan ini dihadiri oleh 800 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK). Kesiapan KAN dalam mengemban tugas memfasilitasi implementasi regulasi teknis terlihat bahwa sampai 31 Januari 2018, KAN telah mengakreditasi sebanyak 1865 lembaga penilaian kesesuaian yang terdiri dari 1610 lembaga penilaian kesesuaian yang termasuk kelompok laboratorium dan 255 lembaga penilaian kesesuaian yang termasuk kelompok lembaga sertifikasi.

“LPK yang termasuk kelompok laboratorium terdiri dari 117 lembaga inspeksi, 250 laboratorium kalibrasi, 1173 laboratorium uji, 57 laboratorium medik, dan 13 penyelenggara uji profiensi,” jelas Bambang seperti dalam rilis persnya di situs bsn.go.id.

Selain itu, KAN juga telah mengoperasikan 25 skema akreditasi, yaitu Sistem Manajemen Mutu (SNI ISO 9001), Sistem Manajemen Lingkungan (SNI ISO 14001), Sertifikasi Produk (Tanda SNI), Sertifikasi Personel, Ecolabel (KAN Guide 801), Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SNI ISO 22000), Pangan Organik (KAN Guide 901), Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SNI ISO 27001), Lembaga Sertifikasi Hazzard Analytical Critical Control Point, Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan (SNI ISO 13485), Gas Rumah Kaca, Sistem Manajemen Energi (SNI ISO 50001), Sistem Manajemen Rantai Pasok (SNI ISO 28000), Usaha Pariwisata, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001), Jaminan Produk Halal, Sertifikasi Bio-Safety, Laboratorium Penguji, Laboratorium Kalibrasi, Laboratorium Medik, Lembaga Inspeksi, Penyelenggara Uji Profisiensi, dan Produsen Bahan Acuan.

Terkait pengakuan secara regional dan internasional, Bambang menerangkan, KAN telah memperoleh pengakuan melalui Mutual Recognition Arrangement (MRA) di forum Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) untuk 5 skema akreditasi yaitu laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, lembaga inspeksi, laboratorium medik dan penyelenggara uji profisiensi dan forum International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) untuk 4 skema akreditasi laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, lembaga inspeksi dan laboratorium medik.

Adapun di bidang sertifikasi, Komite Akreditasi Nasional telah memperoleh pengakuan melalui Multi Lateral Recognition Arrangement (MLA) di forum Pacific Accreditation Cooperation (PAC) untuk 7 skema akreditasi yaitu sistem manajemen mutu (SNI ISO 9001), sistem manajemen lingkungan (SNI ISO 14001), sistem manajemen keamanan pangan (SNI ISO 22000), sertifikasi produk, sertifikasi personel, sistem manajemen keamanan informasi (SNI ISO 27001) dan sistem manajemen energi (SNI ISO 50001) dan forum International Accreditation Forum (IAF) untuk 4 skema akreditasi yaitu sistem manajemen mutu (SNI ISO 9001), sistem manajemen lingkungan (SNI ISO 14001), sistem manajemen keamanan pangan (SNI ISO 22000) dan sertifikasi produk.

Dalam kesempatan Pertemuan Lembaga Penilaian Kesesuaian, Bambang memaparkan perkembangan terbaru terkait standardisasi dan penilaian kesesuaian. Salah satunya adalah telah diterbitkannya ISO/IEC 17025 : 2017 yang menggantikan ISO/IEC 17025:2005.

“Semua laboratorium yang diakreditasi dan sertifikat akreditasi yang diterbitkan oleh badan akreditasi penandatangan Mutual Recognition Arrangement (MRA) APLAC/ILAC, harus telah mengacu kepada ISO/IEC 17025:2017 tersebut selambat-lambatnya 29 November 2020,” ujar Bambang.

Bambang pun berharap seluruh laboratorium yang telah diakreditasi KAN dan yang akan mengajukan akreditasi dapat memenuhi persyaratan ISO/IEC 17025 : 2017. Salah satu perbedaan yang tercantum dalam ISO/IEC 17025 : 2017 adalah mensyaratkan laboratorium untuk menyatakan ruang lingkup kegiatan yang dinyatakan memenuhi ISO/IEC 17025. Hal ini berkaitan dengan kegiatan ekspor Indonesia.

“Jangan sampai hanya karena standarnya bukan yang ISO/IEC terbaru, tidak tertulis di ruang lingkup kegiatan, lalu ekspor Indonesia ditolak,” ujar Bambang.(BSN/AK)

 

Sumber : https://www.ibnews.id/perkuat-daya-saing-melalui-standardisasi-dan-akreditasi/

Categories
Uncategorized

7 Langkah Mudah Meraih SNI

JAKARTA — SNI merupakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk berbagai hasil produksi yang dibuat oleh masyarakat Indonesia, baik itu yang diproduksi secara perseorangan maupun yang diproduksi oleh sebuah badan atau perusahaan.

Hal ini ini telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.72/M-DAG/PER/9/2015 yang mewajibkan barang-barang dalam kategori tertentu harus diproduksi sesuai dengan SNI. Terkait dengan daftar barang yang masuk dalam kategori tersebut, bisa dilihat di situs Kementerian Perdagangan.

SNI diberikan dalam bentuk stempel pada setiap barang yang telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Stempel inilah yang kemudian menjamin standar kualitas dan juga kelayakan barang tersebut memang telah lulus dan sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh pemerintah. Hal ini akan menjamin hak dan juga keamanan para konsumen yang menggunakan barang-barang tersebut. Bukan hanya konsumen saja, SNI juga akan melindungi hak-hak dan juga kewajiban seorang pelaku bisnis yang telah melakukan proses produksi atau pemasaran suatu barang.

Penerapan SNI pada produk, akan membuat konsumen menjadi lebih mudah dan nyaman dalam menemukan produk-produk yang mereka butuhkan. Hal ini menjadi sebuah nilai lebih juga bagi para produsen, sebab mereka akan memiliki jaminan kualitas pada barang-barang yang mereka produksi dan pasarkan, sehingga kemungkinan mereka untuk menembus pasar menjadi lebih mudah. Untuk itu, sangat dianjurkan bagi para pelaku bisnis agar menggunakan SNI pada setiap produk yang mereka hasilkan.

7 Langkah Meraih Sertifikasi SNI- Infographic bsn.go.id | @ibnews
Nah, bagi para pelaku bisnis yang ingin produknya mendapatkan sertifikasi
SNI harus melalui proses yang terdiri tujuh tahapan.

1. Mengisi Formulir Permohonan SPPT SNI

Daftar isian permohonan SPPT SNI dilampiri:

  • Fotokopi Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu SNI 19-9001-2001 (ISO 9001:2000) yang dilegalisir. Sertifikasi tersebut diterbitkan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).
  • Jika berupa produk impor perlu dilengkapi sertifikat dari LSSM negara asal dan yang telah melakukan Perjanjian Saling Pengakuan (Mutual Recognition Arrangement/MRA) dengan KAN.

Proses pada tahap pertama ini biasanya berlangsung selama satu hari.

2. Verifikasi Permohonan

LSPro-Pustan melakukan verifikasi meliputi : semua persyaratan untuk SPPT SNI, jangkauan lokasi audit, kemampuan memahami bahasa setempat (jika ada kesulitan, perlu penerjemah bahasa setempat untuk audit kesesuaian). Selanjutnya akan terbit biaya (invoice) yang harus dibayar produsen. Proses verifikasi perlu waktu satu hari.

3. Audit Sistem Manajemen Mutu Produsen

  • Audit Kecukupan (tinjauan dokumen): Memeriksa kelengkapan dan kecukupan dokumen sistem manajemen mutu produsen terhadap persyaratan SPPT SNI. Bila hasilnya ditemukan ketidaksesuaian kategori mayor maka permohonan harus melakukan koreksi dalam jangka waktu dua bulan. Jika koreksi produsen tidak efektif, permohonan SPPT SNI akan ditolak.
  • Audit Kesesuaian: Memeriksa kesesuaian dan keefektifan penerapan Sistem Manajemen Mutu di lokasi produsen. Bila hasilnya ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus melakukan koreksi dalam jangka waktu dua bulan. Jika tindakan koreksinya tidak efektif, maka LSPro-Pustan Deperin akan melakukan audit ulang. Bila hasil audit ulang tidak memenuhi persyaratan SNI, pemohonan SPPT SNI produsen ditolak.

Proses audit biasanya perlu waktu minimal 5 hari.

4. Pengujian Sampel Produk

Jika diperlukan pengambilan sampel untuk uji laboratorium, pemohon menjamin akses Tim Asesor dan Petugas Pengambil Contoh (PPC) untuk memperoleh catatan dan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu. Sebaliknya, LSPro-Pustan Deperin menjamin para petugasnya ahli di bidang tersebut.

Pengujian dilakukan di laboratorium penguji atau lembaga inspeksi yang sudah diakreditasi. Jika dilakukan di laboratorium milik produsen, diperlukan saksi saat pengujian. Sampel produk diberi Label Contoh Uji (LCU) dan disagel. Proses ini butuh waktu minimal 20 hari kerja.

5. Penilaian Sampel Produk

Laboratorium penguji menerbitkan Sertifikasi Hasil Uji. Bila hasil pengujian tidak memenuhi persyaratan SNI, pemohon diminta segera melakukan pengujian ulang. Jika hasil uji ulang tak sesuai persyaratan SNI, permohonan SPPT SNI ditolak.

6. Keputusan Sertifikasi

Seluruh dokumen audit dan hasil uji menjadi bahan rapat panel Tinjauan SPPT SNI LSPro-Pustan Deperin. Proses penyiapan bahan biasanya perlu waktu 7 hari kerja, sementara rapat panel sehari.

7. Pemberian SPPT-SNI

LSPro-Pustan melakukan klarifikasi terhadap perusahaan atau produsen yang bersangkutan. Proses klarifikasi ini perlu waktu 4 hari kerja. Keputusan pemberian sertifikat oleh Panel Tinjauan SPPT SNI didasarkan pada hasil evaluasi produk yang memenuhi : kelengkapan administrasi (aspek legalitas), ketentuan SNI, dan proses produksi serta sistem manajeman mutu yang diterapkan dapat menjamin konsistensi mutu produk. Jika semua syarat terpenuhi, esoknya LSPro-Pustan Deperin menerbitkan SPPT SNI untuk produk pemohon.

Biaya Pengurusan SNI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 63 tahun 2007, yang berlaku pada Kementerian Perindustrian, biaya SNI sebagai berikut :

No. Satuan Tarif (RP)
1. Biaya permohonan Per perusahaan 100.000
2. Jasa asesor untuk audit kecukupan Per perusahaan 500.000
3. Jasa asesor untuk audit kesesuaian dan pengawasan (surveillance) di dalam negeri
– Biaya asesor.tenaga ahli/petugas pengambil contoh
Asesor kepala
Asesor
Tenaga ahli
Petugas Pengambil Contoh (PPC)
– Biaya per diem
Per orang/hari
Per orang/hari
Per orang/hari
Per orang/hari
Per orang/hari
1.000.000
750.000
500.000
500.000
150.000
4. Biaya proses sertifikasi Per tahun/SNI 1.500.000
5. Biaya pemeliharaan sertifikasi dalam rangka pengawasan Per tahun/SNI 1.000.000
6. Biaya sertifikat untuk permohonan baru Per sertifikat 100.000
7. Jasa asesor untuk audit kesesuaian dan pengawasan (surveillance) di luar negeri
– Biaya asesor/tenaga ahli/petugas pengambil contoh
Asesor kepala
Asesor
Tenaga ahli
Petugas Pengambil Contoh (PPC)
– Pengambil per diem
Per orang/hari
Per orang/hari
Per orang/hari
Per orang/hari
Per orang/hari
3.000.000
2.500.000
2.000.000
2.000.000
1.000.00

Catatan :

Biaya per diem adalah ongkos perjalanan auditor KAN, menuju dan kembali dari tempat kegiatan asesmen dilakukan. Surveillance adalah kunjungan pengawasan minimal satu tahun sekali pada Lembaga Sertifikasi atau Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi yang telah diakreditasi untuk menilai dan memantau kesesuaian akreditasinya terhadap standar akreditasi yang telah ditetapkan.

Untuk diketahui masa berlaku sertifikasi produk bervariasi, mulai dari enam bulan dan paling lama adalah empat tahun (tergantung dari skema sertifikasi produk). Lewat dari masa itu pemohon wajib mengajukan kembali permohonan sertifikasi ulang terhadap produknya. Nah, itulah tujuh tahapan yang harus pelaku bisnis lakukan jika ingin produknya mendapat sertifikasi SNI.

Dengan serangkaian proses itu, produk UMKM yang didaftarkan pun diharapkan dapat memenuhi persyaratan SNI dan konsisten dalam penerapannya. Bila tak memenuhi syarat SNI jangan putus asa. LSPro akan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk memperbaiki kualitas produknya.

Dengan begitu mutu produk UMKM pun akan meningkat sehingga bisa bersaing di pasar MEA. Untuk meningkatkan penerapan SNI pada produk UMKM, Badan Standardisasi Nasional ( BSN) telah memberikan fasilitasi dan insentif dalam pemenuhan SNInya melalui pendampingan penerapan SNI kepada UMKM. Perlu diketahui, tahapan sertifikasi di atas berlaku untuk UMKM dari sektor apapun, tidak hanya dari sektor makanan. Industri kreatif seperti batik saat ini juga sedang difasilitasi BSN untuk menerapkan SNI. Dengan menerapkan SNI, nilai jual produk anda akan lebih baik dan lebih berdaya saing. (AK)

 

Sumber : https://www.ibnews.id/7-langkah-mudah-meraih-sni/

Categories
Uncategorized

Perubahan Kunci dalam ISO 45001 vs OHSAS 18001

JAKARTA — Sejak publikasi pertamanya di tahun 1999, OHSAS 18001 telah menjadi standar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (OH & SMS) yang dapat digunakan untuk menilai sistem manajemen dan sertifikasi. Saat ini, 19 tahun kemudian, standar ISO baru dikembangkan untuk menggantikan OHSAS 18001; standar ini adalah ISO 45001.

Dari situs resminya iso.org telah merilis standar tersebut ke seluruh dunia pada Senin, 12 Maret 2018 lalu. Dampaknya adalah ISO 45001 akan menggantikan posisi OHSAS 18001. Begitu ISO 45001 dipublikasikan, maka organisasi yang telah memiliki sertifikasi OHSAS 18001 diberikan kesempatan 3 tahun untuk migrasi ke ISO 45001, sedangkan organisasi yang belum memiliki sertifikasi OHSAS 18001 dapat langsung menerapkan ISO 45001 merujuk pada tahapan penerapan ISO 45001.

ISO 45001: 2018, dirancang untuk membantu organisasi dari semua ukuran dan industri, Standar Internasional yang baru diharapkan dapat mengurangi jumlah cedera dan penyakit yang terjadi di tempat kerja di seluruh dunia.

Sesungguhnya tidak banyak perbedaan antara ISO 45001 dan OHSAS 18001. Terdapat sejumlah persyaratan ISO 45001 yang tidak ada dalam OHSAS 18001. Apa saja itu?

 

Perbedaan Mendasar ISO 45001

Perbedaan pertama menyangkut strukturnya. ISO 45001 didasarkan pada Panduan ISO 83 (“Lampiran SL”) yang mendefinisikan struktur tingkat tinggi, teks dan istilah umum dan definisi umum untuk sistem manajemen generasi berikutnya (misalnya ISO 9001, ISO 14001, dll.). Struktur ini bertujuan untuk memudahkan proses implementasi dan integrasi beberapa sistem manajemen secara harmonis, terstruktur dan efisien. Struktur seperti itu adalah sebagai berikut:

  1. Cakupan
  2. Acuan normatif
  3. Istilah dan Definisi
  4. Konteks Organisasi
  5. Kepemimpinan
  6. Perencanaan
  7. Mendukung
  8. Operasi
  9. Evaluasi kinerja
  10. Perbaikan

Dalam standar baru, ada fokus yang lebih kuat pada “konteks organisasi”. Dengan ISO 45001, organisasi harus melihat melampaui masalah kesehatan dan keselamatan mereka sendiri dan mempertimbangkan apa yang diharapkan masyarakat dari mereka, berkaitan dengan masalah kesehatan dan keselamatan.

Beberapa organisasi yang menggunakan tanggung jawab keselamatan dan kesehatan OHSAS 18001 kepada manajer keselamatan, bukan mengintegrasikan sistem ke dalam operasi organisasi. ISO 45001 mensyaratkan penggabungan aspek kesehatan dan keselamatan dalam keseluruhan sistem manajemen organisasi, sehingga mendorong manajemen puncak untuk memiliki peran kepemimpinan yang lebih kuat berkenaan dengan sistem manajemen K3.

ISO 45001 berfokus pada identifikasi dan pengendalian risiko dan bukan bahaya, seperti yang dipersyaratkan dalam OHSAS 18001.

ISO 45001 mengharuskan organisasi untuk mempertimbangkan bagaimana pemasok dan kontraktor mengelola risikonya.

Dalam ISO 45001 beberapa konsep dasar berubah, seperti risiko, pekerja dan tempat kerja. Ada juga definisi istilah baru seperti: pemantauan, pengukuran, efektivitas, kinerja dan proses OH & S.

Istilah “dokumen” dan “rekaman” keduanya telah diganti dengan istilah “informasi terdokumentasi” dalam ISO 45001. Standar tersebut juga menyatakan bahwa informasi terdokumentasi harus dipelihara sejauh yang diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana. .

Terlepas dari perubahan ini, keseluruhan tujuan ISO 45001 tetap sama seperti OHSAS 18001, yaitu untuk mengurangi risiko yang tidak dapat diterima dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan setiap orang yang terlibat dalam aktivitas organisasi.

Jika Anda sudah menerapkan OHSAS 18001, Anda akan mengenali sebagian besar persyaratan dalam ISO 45001. Namun, ada beberapa perubahan dari OHSAS 18001 yang harus Anda siapkan untuk bermigrasi dan mematuhi ISO 45001.

Perubahan kunci dalam ISO 45001

  • Konteks Bisnis: Bab 4.1, isu eksternal dan internal, memperkenalkan klausul baru untuk penentuan dan pemantauan sistematis mengenai konteks bisnis.
  • Pekerja dan pihak-pihak lain yang berkepentingan: Bab 4.2 memperkenalkan peningkatan fokus pada kebutuhan dan harapan bagi pekerja dan pihak-pihak lain yang berkepentingan serta keterlibatan pekerja. Ini untuk secara sistematis mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang perlu dikelola melalui sistem manajemen.
  • Manajemen risiko dan peluang: Dijelaskan dalam bab 6.1.1, 6.1.2.3, 6.1.4, perusahaan harus menentukan, mempertimbangkan dan, jika perlu, mengambil tindakan untuk mengatasi risiko atau peluang yang mungkin berdampak (baik secara positif atau negatif) kemampuan dari sistem manajemen untuk menyampaikan hasil yang diinginkan, termasuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja.
  • Komitmen kepemimpinan dan manajemen: Dinyatakan dalam bab 5.1, ISO 45001 memiliki penekanan yang lebih kuat pada manajemen puncak untuk secara aktif terlibat dan bertanggung jawab atas keefektifan sistem manajemen.
  • Tujuan dan Kinerja: Diperkuat fokus pada tujuan sebagai pendorong perbaikan (bab 6.2.1.6.2.2) dan evaluasi kinerja (Bab 9.1.1).
  • Persyaratan yang diperluas terkait dengan:
    • Partisipasi, konsultasi dan partisipasi pekerja (5.4)
    • Komunikasi (7.4): Lebih preskriptif berkenaan dengan “mekanika” komunikasi, termasuk penentuan apa, kapan dan bagaimana berkomunikasi.
    • Pengadaan, termasuk proses alih daya, dan kontraktor (8.1.4)

Sumber : https://www.ibnews.id/perubahan-kunci-dalam-iso-45001-vs-ohsas-18001/

Categories
Uncategorized

BSN Gelar Workshop Standar Keselamatan Konstruksi

JAKARTA — Pembangunan infrastruktur beberapa  waktu lalur dihentikan (moratorium) sementara, dikarenakan banyaknya peristiwa robohnya berbagai proyek konstruksi. Evaluasi cepat terhadap berbagai kasus kecelakaan konstruksi menunjukkan bahwa diperlukan pemutakhiran standar-standar terkait konstruksi, dan kemudian memastikan penerapannya di lapangan.

“Saat ini, standar produk / barang sudah sangat banyak dikembangkan, namun standar layanan, personal, proses, dan sistem industri konstruksi masih belum kontekstual dengan perkembangan di sektor konstruksi, seperti lean construction, green construction, constructability, dan project development partners,” ujar Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya di Jakarta, Senin (26/2/18) sepertti dilansir laman resmi bsn.go.id.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sudah jelas mengamanatkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan. Standar yang dimaksud mencakup diantaranya standar mutu bahan, standar mutu peralatan, standar keselamatan dan kesehatan kerja, dan standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi.  Itu artinya, pengerjaan proyek infrastruktur tidak boleh mengejar batas tenggat semata. Namun, karena ini menyangkut orang banyak, termasuk pekerja yang melaksanakan pekerjaan, faktor K3 tidak boleh diabaikan. Termasuk memastikan bahwa seluruh bahan yang digunakan dan rancang desain telah memenuhi persyaratan dalam standar.

Untuk itu, Kementerian dan Lembaga terkait perlu bersinergi untuk perangkat infrastruktur penjamin mutu yang bisa memastikan bahwa proyek dikerjakan dengan aman dan hasilnya pun aman. Standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagai komponen utama dalam penjaminan mutu nasional dipandang penting sebagai garda terdepan dalam menjamin keselamatan pekerjaan konstruksi di Indonesia.

Bambang pun menyatakan bahwa BSN siap bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan kajian terhadap proyek infrastruktur pemerintah. “BSN dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR  sebagai pembina nasional sektor konstruksi akan mengadakan workshop yang menghadirkan para birokrat, praktisi, akademisi dan pelaku industri konstruksi untuk bersama-sama merumuskan langkah-langkah implementatif dalam tataran lapangan,” ujar Bambang.

Workshop yang bertemakan Standar Keselamatan Konstruksi ini akan bertempat di Hotel Millenium pada hari Kamis, 1 Maret 2018, pukul 09.00 sd 17.00 WIB. Direncanakan, workshop ini akan menghadirkan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Syarif Burhanuddin; Direktur Penyelenggaraan Konstruksi, DJBK Kementerian PUPR, Sumito; pakar keselamatan konstruksi, Rosmariani Arifuddin; ahli standar keselamatan konstruksi /anggota Council KAN, Soekarto, pakar manajemen konstruksi, Manlian R Simanjuntak; serta pakar industri konstruksi, Panani Kesai

“Saya berharap, workshop ini dapat menghasilkan rencana aksi implementatif untuk memutakhirkan kebijakan standardisasi barang, personal, proses, layanan, dan sistem industri konstruksi,” ujar Bambang. Selain itu, workshop ini diharapkan memberikan solusi kelembagaan memperkuat penerapan standar-standar dimaksud.

 

Sumber : https://www.ibnews.id/bsn-gelar-workshop-standar-keselamatan-konstruksi/